PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ATAS DITEMUKANNYA KANDUNGAN BAHAN BERBAHAYA DALAM JAJANAN SEKOLAH

Pesatnya laju perekonomian industri rumah tangga di bidang kuliner telah meningkatkan interaksi antar manusia di dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya pedagang jajanan di sekitar Sekolah Dasar (SD) yang menjajakan berbagai makanan dengan harga yang relatif murah sehingga membuat interaksi antara pelajar SD selaku konsumen dan pedagang jajanan selaku pelaku usaha, semakin meningkat dan menimbulkan suatu keterikatan untuk saling memenuhi hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam hal ini, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dengan adanya pembatasan-pembatasan tertentu terhadap perilaku pelaku usaha. Selain itu terdapat pula lembaga pemerintah non-departemen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Skripsi ini membahas tentang peranan BPOM dalam mengawasi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang dewasa ini kian marak atas ditemukannya kandungan bahan berbahaya didalamnya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, mengingat konsumen dari PJAS tersebut adalah pelajar SD yang masih kurang pengetahuannya tentang PJAS yang aman untuk dikonsumsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BPOM melakukan monitoring dan verifikasi terhadap PJAS di lingkungan SD, serta meluncurkan mobil laboratorium keliling (mobling) untuk melakukan pengujian terhadap PJAS, dan melakukan pembinaan terhadap pedagang jajanan dan melalui pihak SD untuk disampaikan kepada orang tua dan pelajar SD. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis dengan penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap data-data yang berupa �Law In Book�. Berdasarkan hasil studi yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan kandungan bahan berbahaya dalam PJAS melanggar hak konsumen dalam UUPK, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan atas produk yang diproduksi oleh pelaku usaha dan kejelasan informasi mengenai kondisi produk. Deputi Bidang Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM adalah badan yang menangani masalah PJAS yang mengandung bahan berbahaya secara langsung. BPOM melalui deputi tersebut melakukan berbagai langkah untuk dapat menindaklanjuti permasalahan ditemukannya kandungan bahan berbahaya dalam PJAS. Penulis memberikan saran diantaranya adalah agar BPOM lebih meningkatkan program kerjanya di bidang pengawasan bahan berbahaya dalam PJAS, selain itu pembinaan dan penyuluhan serta penyebaran informasi melalui leaflet mengenai bahan berbahaya dalam PJAS ini sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti, mengingat konsumen dari PJAS tersebut adalah pelajar SD yang masih minim pengetahuannya. Selain itu BPOM dapat lebih meningkatkan pembinaan kepada pihak SD agar dapat membantu menyebarkan informasi mengenai bahan berbahaya dalam PJAS kepada pelajar SD, orang tua murid, serta pedagang PJAS yang berada di lingkungan sekitar sekolah.

1.  UEU-Undergraduate-4208-cover.pdf - 55 KB
2.  UEU-Undergraduate-4208-abstrak.pdf - 11 KB
3.  UEU-Undergraduate-4208-daftargambar.pdf - 33 KB
4.  UEU-Undergraduate-4208-daftarisi.pdf - 33 KB
5.  UEU-Undergraduate-4208-daftarpustaka.pdf - 27 KB
6.  UEU-Undergraduate-4208-daftarsingkatan.pdf - 21 KB
7.  UEU-Undergraduate-4208-katapengantar.pdf - 13 KB
8.  UEU-Undergraduate-4208-lampiran.pdf - 351 KB
9.  UEU-Undergraduate-4208-pengesahan.pdf - 31 KB
10.  UEU-Undergraduate-4208-pernyataankeaslian.pdf - 30 KB
11.  UEU-Undergraduate-4208-persembahan.pdf - 44 KB
12.  UEU-Undergraduate-4208-persetujuan.pdf - 30 KB
13.  UEU-Undergraduate-4208-bab1.pdf - 83 KB

• PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ATAS DITEMUKANNYA KANDUNGAN BAHAN BERBAHAYA DALAM JAJANAN SEKOLAH